Karawang Intalasiberita.com-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) APDESI Merah Putih Jawa Barat menggelar halal bihalal yang dirangkaikan dengan rapat koordinasi di Hotel Mercure, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Kamis (2/4/2026).
Kegiatan ini menjadi ajang konsolidasi sekaligus mempererat silaturahmi para kepala desa se-Jawa Barat dalam memperkuat peran dan posisi pemerintahan desa di tengah berbagai tantangan.
Dalam sambutannya, Ketua DPD APDESI Merah Putih Jawa Barat, H.Sukarya WK, SH, menyampaikan pentingnya penguatan solidaritas antardaerah melalui rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU).
Langkah ini dinilai strategis untuk menghadapi berbagai bentuk intervensi terhadap pemerintahan desa.
Gagasan tersebut mengemuka dalam forum yang menekankan pentingnya persatuan seluruh kepala desa di tingkat provinsi.
Salah satu kepala desa menyatakan bahwa seluruh kabupaten di Jawa Barat perlu memiliki komitmen bersama dalam menjaga marwah pemerintahan desa.
“Kalau ada satu kabupaten yang mengalami persoalan atau intervensi dalam urusan pemerintahan, maka kita se-Jawa Barat harus turun bersama.Baik itu di Pangandaran, Bekasi, maupun Bogor, kita harus solid,” ujarnya.
Ia menegaskan, langkah tersebut bukan untuk menunjukkan kekuatan, melainkan sebagai bentuk solidaritas dalam kerangka organisasi pemerintahan desa.
“Kita ini organisasi pemerintahan, bukan gerombolan.Namun jika terus diintervensi dan tidak dihargai, ini menjadi persoalan serius yang harus disikapi bersama,” katanya.
Menurutnya, intervensi dari berbagai pihak, termasuk oknum tertentu dan pihak swasta, kerap membatasi ruang gerak desa.Bahkan, desa masih kerap dipandang sebelah mata dalam sistem pemerintahan.
“Kadang desa dianggap sepele.Padahal, tanpa desa, roda pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik,” ucapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan terkait hak-hak desa serta perlunya menghapus stigma negatif terhadap pemerintah desa, khususnya dalam isu korupsi.
“Kalau bicara soal korupsi, jangan selalu desa yang disorot.Faktanya tidak seperti itu,” tegasnya.
Kesepakatan tersebut akan menjadi dasar untuk saling membantu jika terjadi persoalan di masing-masing daerah, khususnya terkait intervensi terhadap pemerintahan desa.
“Ini demi menjaga marwah pemerintahan desa.Kita ingin dihargai dan diberi ruang sesuai kewenangan,” pungkasnya.(Kry)
