Dalam kegiatan tersebut, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menegaskan pentingnya pembaruan dan validasi data penerima bantuan sosial agar program pemerintah semakin tepat sasaran.
Menurutnya, data tahun 2025 yang disajikan oleh Dewan Ekonomi Nasional selama ini telah beberapa kali dirilis dan menjadi acuan dalam melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Namun, data tersebut bersifat perkiraan sehingga perlu diverifikasi langsung melalui pengecekan lapangan.
“Data itu menjadi panduan bagi kita untuk melihat kondisi objektif. Karena itu pada 2025 kami melakukan ground check terhadap lebih dari 12 ribu keluarga penerima manfaat,” ujarnya.
Dari hasil verifikasi tersebut, hampir 2 juta dari total sekitar 12 juta penerima dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat untuk menerima Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan sembako.
Mensos menegaskan, proses perbaikan data terus dilakukan hingga saat ini untuk menekan kesalahan sasaran. Ia optimistis angka kekeliruan akan semakin menurun.
“Mungkin masih ada yang belum tepat sasaran, tetapi jumlahnya terus mengecil. Upaya perbaikan ini akan terus kami lakukan,” tegasnya.
Puskesos nantinya akan berkedudukan di kantor desa sebagai pusat layanan dan pengaduan masyarakat terkait berbagai persoalan sosial.
Melalui Puskesos, warga dapat menyampaikan keluhan, seperti kesulitan biaya pendidikan anak, kebutuhan bantuan sosial, maupun permasalahan kesejahteraan lainnya.
Layanan ini akan terintegrasi dengan SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu) yang dilengkapi aplikasi digital guna mempercepat respons dan penanganan.
“Kami ingin seluruh desa memiliki Puskesos agar setiap persoalan sosial bisa ditangani lebih cepat dan terkoordinasi,” katanya.
Melalui sosialisasi DTSEN ini, pemerintah berharap sinergi antara pusat dan daerah semakin kuat dalam mewujudkan sistem perlindungan sosial yang lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran di Kabupaten Karawang.(Kry)
