Wakil Ketua DPK APINDO Karawang, Fahmi Pardan, mengatakan bahwa program Rutilahu merupakan bagian dari upaya mitigasi sosial di tengah berbagai tantangan yang saat ini dihadapi Kabupaten Karawang.
“Yang paling penting, kita melihat kondisi Karawang saat ini memang sedang banyak terjadi dinamika. Karena itu, kita harus melakukan mitigasi sejak dini. Bukan hanya rumah yang sudah rusak, tetapi juga rumah yang berpotensi terdampak ke depan,” ujar Fahmi.
Menurut Fahmi, rumah merupakan fondasi awal bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan hingga kesiapan sumber daya manusia. Oleh karena itu, perbaikan hunian menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan sosial.
Ia menambahkan, program Rutilahu ini merupakan proyek kerja sama, bukan proyek dengan pendanaan baru (fresh money). Karena itu, APINDO masih melakukan perhitungan dan kajian terkait kebutuhan serta keberlanjutan program ke depan.
“Kita masih menghitung kalkulasinya karena i
ni proyek kolaborasi. Kita juga harus melihat visibilitas ke depan dan menentukan skala prioritas, apalagi dalam kondisi mitigasi seperti sekarang,” kata dia.
Fahmi menegaskan bahwa perhatian APINDO tidak hanya tertuju pada perbaikan rumah, tetapi juga pada dampak sosial lain, seperti pendidikan, kesiapan tenaga kerja, dan penguatan kapasitas masyarakat.
“Memang fokus utama APINDO adalah persiapan tenaga kerja. Namun, kami melihat ada fondasi lain yang juga harus disiapkan. Karena itu, kami menyesuaikan skala dan fokus program,” ujarnya.
Ke depan, APINDO Karawang menegaskan bahwa program kerja organisasi tidak hanya berfokus pada kerja sama dengan pemerintah, tetapi juga pada peningkatan kompetensi dan kesiapan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.
“Kami ingin memastikan respons yang siap, baik dari sisi kompetensi maupun kesiapan tenaga kerja terhadap kebutuhan industri. Itu menjadi program utama APINDO saat ini,” kata Fahmi.
Selain itu, APINDO juga tengah menyiapkan pengembangan program UMKM agar mampu menjembatani sektor usaha mikro menuju skala industri yang lebih besar.
“Kami ingin APINDO tidak hanya melihat industri dari sisi makro, tetapi juga menjadi jembatan dari mikro ke makro,” ujarnya.
Fahmi berharap konsistensi dan komitmen antara pemerintah dan APINDO yang telah terjalin dapat terus berjalan secara positif. Ia juga menekankan pentingnya kepastian hukum bagi dunia industri, khususnya di sektor ketenagakerjaan.
“Kepastian hukum sangat berpengaruh terhadap masuknya investasi dan keberlangsungan industri yang sudah ada. Itu menjadi perhatian utama kami saat ini,” pungkasnya.(Kry)
