Karawang Intalasibetita.com-Pemerintah Kabupaten Karawang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 dengan tema “Penyediaan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah yang Berkualitas, Merata, dan Terintegrasi”. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kecamatan Tegalwaru, Selasa (10/2/2026).
Ketua Tim Musrenbang, H. Dindin Rachmadhy, S.Sos., menyampaikan bahwa dalam Musrenbang RKPD 2027 peserta dibagi ke dalam 10 kelompok pembahasan.
Ia tergabung dalam Kelompok 10 yang membahas wilayah Tegalwaru dengan fokus utama pada pembangunan jalan dan jembatan sebagai penunjang konektivitas.
“Tema yang kami bahas berkaitan dengan jalan dan jembatan, termasuk konektivitas yang terintegrasi.Beberapa usulan sudah kami dengarkan dan telaah, namun ada yang perlu ditajamkan kembali, khususnya terkait kondisi jembatan di Tegalwaru yang usianya sudah lebih dari 10 hingga 15 tahun,” ujar Dindin.
Menurutnya, perkembangan wilayah Tegalwaru yang kini semakin terbuka, termasuk dengan adanya akses jalan nasional dan pertumbuhan kawasan wisata, membuat kebutuhan infrastruktur semakin mendesak.
Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya mobilitas masyarakat sehingga konektivitas jembatan perlu mendapat perhatian serius.
Ia menekankan pentingnya kajian menyeluruh dan tidak parsial dalam perencanaan pembangunan, khususnya untuk infrastruktur strategis seperti jembatan.
Dindin juga mengusulkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) yang lebih komprehensif guna memastikan kekuatan konstruksi, mengingat kondisi tanah dan beban lalu lintas yang terus meningkat.
“Konstruksi jembatan harus dikaji secara menyeluruh.
Jangan sampai perencanaannya terpisah-pisah. Dengan DED yang matang, pembangunan bisa lebih tepat dan aman dalam jangka panjang,” katanya.
Selain infrastruktur, Musrenbang juga membahas penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dindin menegaskan bahwa pengembangan UMKM tidak dapat dipisahkan dari sektor pariwisata dan infrastruktur.
“UMKM tidak bisa berdiri sendiri. Konektivitas harus baik terlebih dahulu. Jika jalan dan jembatan mendukung, aktivitas pariwisata bergerak, maka UMKM juga akan berkembang. Semuanya saling membutuhkan dan saling melengkapi,” jelasnya.
Ia menyebutkan bahwa terdapat alokasi anggaran sekitar Rp10 miliar untuk mendukung kegiatan pemberian alat bantu bagi pelaku UMKM. Kolaborasi lintas sektor, mulai dari koperasi, industri, hingga perdagangan, diharapkan dapat memperkuat ekosistem ekonomi daerah.
“Kalau kita ibaratkan, ini seperti siklus. UMKM terhubung dengan koperasi, masuk ke sektor industri, lalu bermuara pada perdagangan. Semua saling berkaitan dan menjadi bagian dari roda perekonomian daerah,” ungkapnya.
Melalui Musrenbang RKPD 2027 ini, Pemerintah Kabupaten Karawang berharap perencanaan pembangunan dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.(Kry)
