Dalam kesempatan itu, Bupati Karawang, H.Aep Syaepuloh, menyampaikan bahwa pembaruan dan pengakhiran data menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran.
“Karena memang ada pengakhiran data, kami telah menyiapkan alokasi anggaran sekitar Rp320 miliar untuk program bantuan masyarakat (Bumace) Anggaran ini diperuntukkan bagi masyarakat dalam skala produksi dari desil 1 sampai desil 5,” ujar Aep.
Ia berharap adanya penyesuaian dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang sebelumnya terdata sebagai penerima bantuan.
“Kalau datanya tidak valid, tentu akan menyulitkan. Data ini sangat penting untuk menjamin kesehatan sosial masyarakat,” katanya.
Aep juga mengungkapkan bahwa pada 2025, Pemerintah Kabupaten Karawang telah membantu hampir 2.700 rumah tangga melalui berbagai program bantuan.
Ia menargetkan pada 2026 jumlah tersebut dapat meningkat hingga 3.000 penerima manfaat, apabila anggaran memungkinkan.
Selain itu, ia juga mendorong optimalisasi layanan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Menurutnya, peserta yang sudah terdaftar di kelas 1 atau kelas 2 diharapkan tetap dipertahankan, bahkan ditingkatkan, agar tidak kembali turun ke kelas 3.
“Kami ingin masyarakat yang sudah mendapatkan jaminan kesehatan tetap terlindungi. Jangan sampai setelah ada kebijakan baru, justru mereka kembali turun kelas. Ini penting agar tidak menjadi beban di kemudian hari,” tegasnya.
Melalui sosialisasi DTSEN ini, pemerintah daerah berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam menghadirkan kebijakan berbasis data yang akurat, demi kesejahteraan masyarakat Karawang.(Kry)
