Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Dinas PRKP, AUP, menyampaikan bahwa pada tahap awal, Dinas PRKP melakukan pematangan lahan serta verifikasi calon penerima program relokasi bagi masyarakat pesisir yang terdampak abrasi dan rob.
“Hasil verifikasi menetapkan sebanyak 299 kepala keluarga sebagai calon penerima bantuan relokasi sesuai Keputusan Bupati Karawang Nomor 978/Kep.675-Huk/2019 tanggal 29 November 2019,” ujarnya.
Pada tahun 2020, Dinas PRKP mulai membangun sebanyak 40 unit rumah untuk warga terdampak.Di tahun yang sama, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) turut membangun jembatan sebagai akses utama menuju kawasan relokasi.
Selanjutnya pada tahun 2022, Dinas PRKP kembali mempercepat program relokasi dengan membangun 84 unit rumah bagi masyarakat terdampak abrasi dan rob.
Pembangunan hunian relokasi terus berlanjut pada tahun 2023 melalui anggaran APBD Perubahan dengan realisasi sebanyak 54 unit rumah.
Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memberikan bantuan pembangunan sebanyak 50 unit rumah melalui skema bantuan keuangan (bankeu).
Sementara pada tahun 2024, Dinas PRKP kembali membangun 33 unit rumah guna menuntaskan pembangunan tahap pertama.
Dengan selesainya pembangunan tersebut, total sebanyak 299 unit rumah relokasi untuk warga terdampak abrasi dan rob berhasil diselesaikan.
Program relokasi ini diharapkan mampu memberikan hunian yang lebih aman, layak, dan nyaman bagi masyarakat pesisir Karawang yang selama ini terdampak bencana abrasi dan rob.(Kry)
