Karawang Rombak Struktur Dinas di Akhir 2025, Bupati Targetkan Efisiensi Anggaran Rp120 Miliar

Karawang Inatalasiberita.com–Pemerintah Kabupaten Karawang menutup tahun 2025 dengan langkah strategis berupa perombakan besar-besaran struktur birokrasi.

Di tengah momentum pergantian tahun, Pemkab Karawang melaksanakan mutasi dan rotasi Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus merestrukturisasi organisasi perangkat daerah dalam sebuah upacara di Lapangan Karangpawitan, Rabu (31/12/2025).

Bupati Karawang Aep Syaepuloh mengatakan, kebijakan tersebut diambil setelah pemerintah daerah memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat untuk melakukan penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK). 

Langkah itu ditempuh sebagai upaya memperkuat kinerja pelayanan publik sekaligus menekan beban belanja daerah.

“Perampingan ini memang bukan keputusan yang mudah, tetapi harus dilakukan agar struktur pemerintahan lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat,” kata Aep usai pelantikan pejabat.Menurut Aep, 

restrukturisasi dilakukan dengan menggabungkan sejumlah dinas yang memiliki fungsi beririsan. Di antaranya, Dinas Koperasi dan UMKM digabungkan ke dalam Dinas Perindustrian, sementara urusan kelautan dan perikanan dialihkan ke Dinas Pertanian.Tak hanya di tingkat dinas,

penataan juga dilakukan hingga ke kecamatan. Jumlah bidang yang sebelumnya lima, kini dipangkas menjadi tiga guna mempercepat pengambilan keputusan dan memperkuat efektivitas kerja.

“Struktur yang lebih ramping justru akan membuat organisasi lebih gesit. Target kami bukan sekadar mengurangi, tetapi memperkuat fungsi pelayanan,” ujar Aep.

Ia menyebut, kebijakan tersebut berpotensi menghasilkan efisiensi anggaran hingga sekitar Rp120 miliar. Dana itu akan dialihkan untuk program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti infrastruktur dasar, pendidikan, dan pelayanan publik.

Aep juga menyampaikan apresiasi kepada BKPSDM Kabupaten Karawang atas pelaksanaan mutasi dan rotasi ASN yang dinilainya berlangsung tertib dan sesuai mekanisme.

Langkah reformasi birokrasi Karawang bahkan menarik perhatian sejumlah daerah lain. Beberapa pemerintah daerah, termasuk dari Situbondo dan wilayah Kalimantan, dikabarkan telah datang untuk mempelajari model penataan organisasi yang diterapkan Karawang.

“Ini bukan sekadar perubahan struktur, tapi bagian dari transformasi birokrasi agar Karawang lebih siap menghadapi tantangan ke depan,” pungkas Aep.(Kry)